Tulisan ini berangkat dari pengalaman beberapa kali perjalanan belajar dan bekerja bersama masyarakat nelayan di Pulau Satangnga, Kabupaten Takalar. Dalam setiap perjalanan tersebut, saya menyaksikan secara langsung bagaimana kehidupan masyarakat pesisir sangat bergantung pada hasil laut, terutama pada musim timur yang dikenal dengan cuaca terik, angin kencang, dan ombak tinggi yang sulit diprediksi. Pada musim inilah para nelayan kembali menguji keberanian mereka di tengah laut dalam, dengan tujuan mengumpulkan telur ikan yang bernilai ekonomi tinggi.

Pada pertengahan bulan Mei, matahari menyingsing perlahan di ufuk timur. Kami memulai perjalanan menuju Pelabuhan Sanrobengi, sebuah pelabuhan kecil yang menjadi titik bagi masyarakat Pulau Satangnga untuk menjual hasil laut dan membeli kebutuhan sehari-hari. Di sana, kami bertemu seorang nelayan yang tengah sibuk mengangkut barang belanjaannya ke atas perahu. Setelah berbincang singkat, kami meminta izin untuk ikut menumpang menuju pulau.

Pulau Satangnga terletak sekitar dua belas mil dari daratan utama Takalar. Perjalanan menuju pulau biasanya memakan waktu sekitar satu setengah jam dengan menggunakan perahu joloro[1], perahu jenis ini panjangnya berukuran delapan hingga sembilan meter dan lebar sekitar satu setengah meter lebih. Umumnya digunakan sebagai sarana utama mobilitas dan produksi masyarakat Pulau Satangnga. Pada awal perjalanan, laut tampak relatif tenang. Namun, tidak lama kemudian cuaca berubah drastis. Angin berhembus kencang dari arah Pulau Tanakeke, disertai ombak yang menghantam badan perahu “Pertanda musim timur,” katanya.

Bagi masyarakat Pulau Satangnga, datangnya musim timur hampir selalu beriringan dengan musim torani—yang lebih dikenal sebagai patorani—yakni kegiatan berburu telur ikan terbang (tuing-tuing). Musim ini umumnya berlangsung antara April hingga Oktober. Komoditas tersebut dinilai sangat menguntungkan karena harga jualnya jauh melampaui pendapatan dari hasil memancing harian.

Aktivitas pencarian telur ikan torani bukanlah praktik baru bagi nelayan pesisir Takalar. Nelayan Galesong dikenal sebagai kelompok yang aktif meneruskan tradisi tersebut sekaligus menjadikannya sebagai tumpuan ekonomi komunitas pesisir secara turun-temurun. Pada mulanya, mereka hanya menangkap induk ikan torani. Namun, seiring meningkatnya permintaan ekspor ke sejumlah negara, masyarakat kemudian beralih pada penangkapan telurnya yang dinilai lebih bernilai secara ekonomi.

Pada kurun tahun 1970-an hingga 1990-an, kawasan Selat Makassar, perairan Selayar, Pulau Kalukalukuang di sekitar Madura, sampai Pulau Derawan di Kalimantan Timur menjadi daerah jelajah nelayan Galesong dalam memburu telur ikan terbang[2]. Seiring kuatnya tuntutan pasar serta kian menurunnya hasil tangkapan di Selat Makassar, area operasi mereka pun meluas hingga ke perairan Papua bagian barat.[3]

Ketika krisis moneter 1997–1998 melanda, harga telur ikan torani melonjak hingga mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram. Kenaikan tersebut didorong oleh tujuan ekspor ke Jepang, Korea, Hong Kong, dan Taiwan. Hal ini mendorong sebahagian orang untuk beralih menjadi nelayan pencari telur ikan torani, ditambah merosotnya harga pada bidang industri perikanan lain[4].

Di wilayah pesisir Galesong, sekitar tahun 2001–2002, situasi tersebut mulai menarik minat sejumlah pengusaha lokal (juragan darat) untuk beralih ke usaha telur ikan terbang. Ketertarikan itu muncul karena harga telur ikan cenderung meningkat daripada merosot[5]. Telur ikan pun dianggap sebagai komoditas yang sangat menjanjikan. Bahkan, sebagaimana dituturkan Daeng Sikki Bacce pada 2023, harga telur ikan torani di tingkat papalele[6] pernah nyaris menyentuh angka satu juta rupiah.

Karena alasan tersebut, sebagian besar nelayan Pulau Satangnga memilih mencari telur ikan torani, yang oleh masyarakat setempat lazim disebut sebagai tulak-tulak.

Rangkaiaan Persiapan dan Dinamika Nelayan Tulak-tulak 

Dalam bahasa Makassar, “tulak” berarti susur. Atulak bermakna menyusuri, mencari atau mengikuti arus[7]. Aktivitas tersebut merujuk pada praktik mengikuti arus laut yang menghanyutkan telur ikan—oleh masyarakat setempat disebut anyu-anyu. Adapun orang yang melakukan kegiatan ini dikenal dengan sebutan patulak.

Menjelang datangnya musim tersebut, para nelayan biasanya akan memulai berbagai persiapan terhadap perahu mereka. Mesin diperiksa dan diperbaiki, bodi dicat ulang, kayu-kayu yang mulai lapuk diganti, serta seluruh perlengkapan dicek kembali. Setiap pagi mereka berkumpul di pesisir sambil membawa perkakas yang diperlukan. Seluruh proses dikerjakan bersama awak kapal, bukan semata-mata untuk mempercepat penyelesaian, tetapi juga sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen agar dapat terlibat dalam perburuan telur ikan torani saat musimnya tiba.

Proses perbaikan ini dapat berlangsung dua minggu hingga satu bulan, tergantung tingkat kerusakan dan ketersediaan modal. Daeng Mangka, seorang kepala keluarga yang berusia sekitar tiga puluh tahun, memiliki joloro yang terbilang relatif masih baru, yakni sekitar dua tahun pemakaian. Namun demikian, ia tetap merasa perlu melakukan pengecekan secara menyeluruh. Baginya, perahu harus dipastikan benar-benar dalam kondisi prima karena akan digunakan secara intensif selama musim tulak-tulak.

Berbeda dengan Daeng Mangka, beban yang dipikul Daeng Tangnga jauh lebih berat. Perahunya tak lagi sekuat dulu—usia telah menggerogoti kayu-kayunya. Mesin kapal mengalami kerusakan cukup parah, sementara bagian haluan mulai rapuh dimakan waktu. “Itu harus diganti kayu baru,” katanya singkat.

Perbaikan semacam itu jelas bukan perkara ringan; dibutuhkan biaya besar, tenaga ekstra, serta waktu yang tidak sebentar. Akibatnya, ia pun terpaksa menunda keberangkatan melaut sampai seluruh proses perbaikan benar-benar rampung.

Biaya pergantian mesin dan bodi kapal jelas bukan angka yang kecil bagi nelayan seperti mereka. Sebagai pemancing yang menggantungkan hidup pada hasil laut yang tak menentu, mereka harus memutar otak mencari sumber dana lain demi menutup kebutuhan modal. Pendapatan harian dari menangkap cumi-cumi kerap kali hanya cukup—bahkan sering tidak cukup—untuk membiayai solar, konsumsi, serta memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Jangankan menyisihkan uang untuk perbaikan kapal, untuk biaya operasional saja sudah terasa berat.

Kondisi itu tergambar dari keluhan Daeng Tangnga. “Sudah beberapa hari tidak melaut, susah sekali dapat,” ujarnya lirih. “Kemarin coba turun lagi, tidak dapat apa-apa,” tambahnya, menggambarkan betapa hasil tangkapan semakin tak bisa diprediksi.

Beberapa pekan sebelum perbaikan dilakukan, setiap keputusan untuk melaut selalu disertai pertimbangan panjang. Bayang-bayang kerugian—di mana biaya operasional lebih besar daripada hasil tangkapan—terus menghantui. Modal harian kerap harus dipinjam terlebih dahulu, sementara pemasukan dari laut sama sekali tak bisa dipastikan.

Dalam situasi demikian, Daeng Mangka dan Daeng Tangnga menempati posisi yang rentan dalam rantai produksi. Mereka bekerja dengan peralatan seadanya dan modal yang terbatas. Ketika tabungan tak tersedia dan akses permodalan formal sulit dijangkau, utang pun menjadi pilihan paling memungkinkan untuk membuatnya tetap bertahan.

Pada masyarakat kecil, utang dianggap wajar sebagai strategi bertahan hidup. Namun, yang tidak disadari, utang datang sebagai dua mata koin yang dapat menjerat sekaligus membuka harapan agar kegiatan produksi tetap berjalan. Namun, ketika utang terakumulasi dan terpusat pada satu pihak, ia berubah menjadi mekanisme kontrol, yaitu alat pengikat yang membatasi kebebasan ekonomi mereka[8].

“Bagaimana caranya saya mau dapat modal,” ujar Daeng Mangka, “Sedangkan beberapa hari ini saja saya tidak pernah pergi memancing. Kalau pun pergi, malah lebih banyak pengeluaran: pembeli rokok, solar.” Ungkapan ini menggambarkan situasi dilema yang sulit dihadapi oleh mereka: tetap melaut dengan segala ketidakpastian hasil dan kemungkinan merugi, atau berhenti sementara demi menekan risiko, namun harus menerima kenyataan tanpa pemasukan sama sekali.

Memasuki musim tulak-tulak, pilihan untuk memperoleh modal sebenarnya cukup beragam. Mereka bisa meminjam kepada keluarga, tetangga, warung, punggawa atau pengepul lokal, bahkan kepada rentenir maupun lembaga keuangan seperti bank. Di antara berbagai opsi tersebut, pinjaman dari punggawa kerap dianggap paling aman karena tidak dibebani bunga yang terus bertambah.

Meski demikian, pinjaman itu tetap membawa konsekuensi. Sebagai imbalannya, seluruh hasil tangkapan harus dijual kepada punggawa yang memberikan modal, sehingga ruang tawar nelayan dalam menentukan harga menjadi terbatas.

“Kalau kita pinjam ke punggawa, tidak bisaki jual ke orang lain,” tutur Daeng Tangnga. “Karena di sana kita pinjam modal.”

Hubungan ini membentuk pola ketergantungan timbal balik. Punggawa atau pengepul lokal berfungsi sebagai perantara pasar sekaligus penjamin kelancaran distribusi hasil tangkapan. Di sisi lain, nelayan berperan sebagai pemasok utama. Namun, posisi mereka tidak sepenuhnya setara, sebab nelayan bergantung pada ketersediaan modal produksi kepada punggawa. Karena itu, punggawa kerap dipandang sebagai pihak yang bisa diandalkan, terutama ketika nelayan kecil menghadapi kesulitan ekonomi.

Dalam skema semacam ini, nelayan dituntut untuk terus melaut dan menjual seluruh hasil tangkapannya kepada satu pengepul saja, meskipun di tempat lain harga yang ditawarkan sebenarnya bisa saja jauh lebih tinggi. James Scoot menyebutnya pola ketimpangan (inequality) yaitu relasi yang sejak awal sudah timpang antara pemberi modal (patron) dan  peminjam (klien), misalnya utang mewajibkan mereka harus merapatkan diri pada pelindung patron dalam kondisi tertentu[9].

Seluruh risiko produksi pada dasarnya dipikul oleh nelayan, sementara punggawa berada pada posisi yang relatif lebih aman karena pasokan hasil tangkapan akan tetap mengalir. Ketika tangkapan gagal, nelayan tetap harus menanggung beban utang yang telah diambil. Sebaliknya, saat hasil melimpah, keuntungan tetap lebih banyak mengalir kepada punggawa melalui mekanisme harga yang ditentukan pasar. Meski punggawa tetap memiliki kemungkinan merugi, peluang tersebut cenderung lebih kecil dibandingkan risiko yang harus ditanggung nelayan.

Keadaan ini dapat membentuk siklus lingkaran yang terus berulang: berutang untuk membiayai produksi, menjual hasil tangkapan untuk membayar kewajiban, lalu kembali terikat utang demi bisa melaut lagi. Dalam jangka panjang, pola semacam ini dapat membuat nelayan perlahan kehilangan kemandirian dalam menentukan harga, memilih pasar, bahkan menyusun strategi ekonomi mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan tulisan Julien-François Gerber, utang berfungsi merubah mereka dari pekerja bebas bergeser menjadi pekerja tidak bebas[10]. Utang dalam masyarakat kecil sering berfungsi sebagai mekanisme yang memindahkan risiko ekonomi kepada pihak yang lemah, sementara keuntungan terpusat pada si pemberi modal.

Utang berfungsi sebagai instrumen utama dalam mempertahankan relasi dominasi tersebut. Melalui mekanisme pinjaman dan penjualan terikat, nelayan seperti Daeng Mangka dan Daeng Tangnga kehilangan kemandirian dalam memutuskan hasil curahan kerja mereka. Hasil kerja tidak sepenuhnya dapat dikontrol.  Dalam kondisi ini, mereka secara formal tampak sebagai pekerja bebas, tetapi secara substantif terikat oleh struktur utang dan pasar.

Relasi yang berlangsung di Pulau Satangnga pada dasarnya merepresentasikan bentuk lokal dari hubungan kelas antara pemilik modal dan pekerja. Punggawa berperan sebagai kelas penguasa ekonomi lokal yang mengontrol sarana produksi lewat ketersediaan modal dan akses pasar, sementara nelayan berada dalam posisi kelas pekerja yang terikat. Risiko produksi—cuaca, kegagalan tangkapan, dan kerusakan alat—sepenuhnya dibebankan kepada nelayan, sedangkan punggawa/pengepul lokal relatif dapat menimbang kerugian.

Melalui tulisan ini, pengalaman nelayan Pulau Satangnga dapat dibaca sebagai cermin persoalan masyarakat pesisir yang tampak sederhana di permukaan, namun persoalan mereka bukan semata persoalan teknis, melainkan persoalan struktural yang menyangkut akses modal dan pasar. Ketimpangan tersebut hanyalah sebagian kecil yang dapat diungkap dalam tulisan ini untuk menggambarkan kehidupan nelayan, khususnya mengenai lingkaran utang dan relasi ketergantungan yang mereka alami.

[1] Sebutan untuk Perahu tradisional khas Makassar

[2] Kamaruddin Aziz “Semesta Galesong Senerai Catatan Seorang Warga” Makassar, Panyingkul Cet 1 Juli 2009. H 1-20

[3] Suwarso, Achmat Sahroni, Wijopriono “Eksploitasi Sumber Daya Ikan Terbang (Hirundichthys Oxycephalus, Famili Exocoetidae) Di Perairan Papua Barat: Pendekatan Riset Dan Pengelolaan”. Jurnal Peneliti pada Balai Riset Perikanan Laut, Vol.2 No.2-Agustus 2008: 83 – 91

[4] Tasfirin Tahara dan Risma Widiawati Strategi Usaha Perikanan Nelayan Engbatu-Batu Kabupaten Takalar Pangederan; Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 6 No.2 Desember 2020 h 186-203

[5] Tasfirin Tahara dan Risma Widiawati h 186-203 ibit.

[6] Bagi masyarakat Pulau Satangnga penyebutan ini biasanya dilekatkan kepada pengepul besar yang memberi modal kepada para pencari telur ikan dan membiayai mereka dan menggunakan metode bagi hasil dan persenan.

[7] Aburaeirah Arif “Kamus Makassar-Indonesia” Ujung Pandang, YAPIK DDI 1995 h 433

[8] https://indoprogress.com/2024/11/lingkaran-setan-utang-di-perkebunan-sawit/

[9] https://www.setabasri.org/2025/02/patron-klien-menurut-james-c-scott.html

[10] Akhram lodhi., Kristina Dietz.,Bettina Engels.,Ben M. Mckay “Buku Pegangan Studi Agraria Kritis” Yogyakarta, STPN Press, 2022 h 805